PENDAHULUAN
Perjalanan kehidupan manusia di planet bumi ini sudah cukup panjang, dan telah begitu banyak jenis prestasi dan dinamika yang dihasilkan serta dilalui, dan buku catatan sejarahpun sudah hampir penuh baik ia dokumentasi tentang yang gemilang menggembirakan maupun pristiwa duka yang memilukan bahkan aktivitas serta terobosan yang sangat memalukan.
Bayangkan saja dalam pandangan Alvin Tofler, rupanya manusia sudah melalui tiga gelombang kehidupan (peradaban manusia) yakni; gelombang pertama, dengan ciri ketika mana manusia masih hidup dengan sangat bersahaja, hidup dengan menggunakan energi dan tenaga yang dapat diperbaharui, seperti menggunakan tenaga manusia dan binatang dalam menyahuti keperluan hidup, dan gelombang kedua, dengan ciri kehidupan bahwa manusia menggunakan energi yang tidak dapat diperbaharui, yakni manusia sudah menggunakan energi listrik, minyak bumi, gas dan kekuatan alam lainnya dalam merespon kebutuhan manusia, serta gelombang ketiga, saat mana manusia telah menggunakan satelit dalam mengatur dan menentukan proses perjalanan kehidupan[1].
Dalam proses terjadinya pergeseran dari gelombang kehidupan pertama kepada yang kedua, sungguh banyak sekali prestasi yang dilahirkan dan sangat menakjubkan setia manusia. Dengan ditemukannya listrik dan otomotip, peradaban manusia menjadi berubah dengan sangat derastis. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi berkembang pesat dan menghantarkan manusia pada sebuah era baru yakni zaman modern.
Kehidupan modern adalah sebuah babakan yang membukakan mata setiap manusia untuk tampil hidup efesien dan efektif. Maka teknologipun semakin dikerahkan untuk merekayasa alam dalam mewujudkan kemudahan hidup. Rekayasa adalah salah satu bagian penting. Sejalan dengan pertumbuhan peradaban yang dilahirkan oleh modernitas itu, sekularisasipun hampir tidak dapat dibendung, mengakibatkan pengolahan masa depan manusia sudah bertumpu pada prinsip objektivitas-rasional dan mengenyampingkan unsur subjektivitas, ditopang pula dari berbagai belahan dunia muncul para ahli pikir, sehingga agama yang luhur dan bersifat subjek dan primordial-spritual mulai tersingkirkan karena ahli zikir hampir sudah punah, apalagi kelompok Ulul Albab, yakni ahli pikir sekaligus ahli zikir menjadi barang langka. Pada akhirnya modernitas menghantarkan manusia pada sebuah keadaan yakni mengangkangi nilai luhur sehingga terjebak dalam proses dehumanisasi.
Lebih tragis lagi ketika modernisasi dapat menguak misteri hidup dengan penggunaan satelit. Maka komunikasipun sudah melalui alam maya dengan sebuah titik kulminasi munculnya babakan baru yakni globalisasi. Yakni sebuah planet hunian manusia yang telah menjadi perkampungan kecil, inilah ciri manusia gelombang ketiga.
Bila dicoba bernostalgia, benar memang bahwa Pendidikan Islam pernah mengalami kejayaan pada zamannya, akan tetapi itu tidak bertahan sampai sekarang dan disekitar abad 13 dunia Islam mengalami masa kemunduran, sehingga Islam termarginalisasi dan terpecah, mengakibatkan dunia pendidikanpun ikut terpinggir, sebab bila pada awalnya pendidikan Islam itu bersifat integral dalam perspektif kurikulum, tapi sayang setelah itu kajian ilmu dalam pendidikan Islam hanya tersisa pada wilayah ilmu keislaman saja sementara sains sepi dan sesuatu yang tidak dikaji. Tragis memang, akan tetapi inilah kenyataan pahit yang diwarisi dari peristiwa terjadinya kemunduran Islam, yang sampai saat ini termasuk di
Khusus pendidikan
KEMELUT MENEJEMEN dan PROFESIONALITAS PENDIDIKAN
Terpinggirnya pendidikan Islam dari persaingan sesungguhnya dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, pertama, meliputi manajemen pendidikan Islam yang pada umumnya belum mampu menyelenggarakan pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Hal ini tercermin dari kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) yang umumnya dikelola secara modern. Kedua, faktor kompensasi profesional guru yang masih sangat rendah.
Pimpinan pendidikan Islam bukan hanya sering kurang memiliki kemampuan dalam membangun komunikasi internal dengan koleganya sendiri, melainkan juga lemah dalam komunikasi dengan masyarakat, orang tua, dan pengguna pendidikan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Biasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan birokratis daripada pendekatan kolegial profesional. Mengelola pendidikan bukan berdasar pertimbangan profesional, melainkan pendekatan like and dislike[2] dengan tidak memiliki visi dan misi yang jelas.
Faktor eksternal yang dihadapi pendidikan Islam adalah pertama, adanya perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap pendidikan Islam. Pemerintah selama ini cenderung menganggap dan memperlakukan pendidikan Islam sebagai anak tiri, khususnya soal dana dan persoalan lain. Katakan saja, alokasi dana yang diberikan pemerintah sangat jauh perbedaannya dengan pendidikan yang berada di lingkungan Diknas. Maka, terlepas itu semua, apakah itu urusan Depag atau Depdiknas, mestinya alokasi anggaran negara pada pendidikan Islam tidak terjadi kesenjangan, toh pendidikan Islam juga bermisi untuk mencerdaskan anak bangsa, sebagaimana juga misi yang diemban oleh pendidikan umum. Faktor kedua, dapat dikatakan bahwa paradigma birokrasi tentang pendidikan Islam selama ini lebih didominasi oleh pendekatan sektoral dan bukan pendekatan fungsional. Pendidikan Islam tidak dianggap bagian dari sektor pendidikan, lantaran urusannya tidak di bawah Depdiknas. Beberapa indikator yang menunjukkan kesenjangan ini yaitu mulai dari tingkat ketersediaan tenaga guru, status guru, kondisi ruang belajar, tingkat pembiayaan (unit cost) peserta belajar, hingga tidak adanya standardisasi mutu pendidikan Islam, karena urusan pendidikan Islam tidak berada di bawah Depdiknas[3] dan lebih tragis lagi adalah sikap diskriminatif terhadap produk atau lulusan pendidikan Islam. Faktor ketiga, adalah adanya diskriminasi masyarakat terhadap pendidikan Islam. Secara jujur harus diakui, bahwa masyarakat selama ini cenderung acuh terhadap proses pendidikan di madrasah atau sekolah-sekolah Islam. Rata-rata memandang pendidikan Islam adalah pendidikan nomor dua dan biasanya bila menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan Islam merupakan alternatif terakhir setelah tidak dapat diterima di lembaga pendidikan di lingkungan Diknas.
Lebih memilukan lagi kenyataan akhir-akhir ini ketika sejarah perjalanan manusia dengan sampainya pada era globalisasi secara nyata merupakan tantangan baru dan kompleks sekali bagi ummat Islam dan pendidikan Islam sekaligus, hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal yakni :
Pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja tentu hal ini terkait dengan lembaga pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia, serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan (continuing development ).
Kedua, tantangan untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat, dari masyarakat tradisional-agraris ke masyarakat modern-industrial dan informasi-komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dan pengembangan kualitas kehidupan SDM.
Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing umat dalam menghasilkan karya-karya kreatif yang berkualitas sebagai hasil pemikiran, penemuan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Keempat, tantangan terhadap munculnya invasi dan kolonialisme baru di bidang Iptek, yang menggantikan invasi dan kolonialisme di bidang politik dan ekonomi.
Semua tantangan tersebut menuntut adanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing di bidang-bidang tersebut secara komprehensif dan komparatif yang berwawasan keunggulan, keahlian profesional, berpandangan jauh ke depan (visioner), rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi serta memiliki keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan dan daya tawar pasar.
Kemampuan-kemampuan itu harus dapat diwujudkan dalam proses pendidikan Islam yang berkualitas, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, unggul dan profesional, yang akhirnya dapat menjadi teladan yang dicita-citakan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Pertanyaan selanjutnya, apakah yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan Islam? Untuk menjawabnya, agaknya kita perlu menengok kerangka pendidikan Islam dalam konteks ke-Indonesiaan. Sehingga kita bisa menyiapkan strategi yang tepat menghadapi sebuah tantangan sekaligus peluang tersebut.
Bila secara seksama diamati kondisi pendidikan Islam khususnya di
Pandangan ini sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan Islam, yang akhirnya dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua dalam konstelasi sistem pendidikan di
predikat keterbelakangan dan kemunduran tetap melekat padanya, bahkan pendidikan Islam sering “dinobat” hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu atau miskin.
Dalam hal ini, maka pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini memberi kesan yang tidak menggembirakan. Meskipun, tidak dapat dipandang sebagai evidensi yang kongklusif dalam penglihatannya, bahwa setiap kali ada murid-murid dari suatu lembaga pendidikan Islam yang turut serta dalam lembaga cerdas tangkas atau lomba cepat-tepat di TVRI, maka biasanya kelompok ini mendapatkan nilai terendah. Evidensi kedua ialah bahwa partisipasi siswa-siswi dari dunia pendidikan Islam dalam kegiatan nasional seperti lomba Karya Ilmiah Remaja terkesan sangat rendah, dan belum pernah ada prestasi yang menonjol dalam lomba yang berasal dari lembaga pendidikan Islam[5]. Hal ini, merupakan suatu kenyataan yang selama ini dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang begitu banyak menyebar di
Dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam di Indonesia merupakan salah satu variasi dari konfigurasi sistem pendidikan nasional, tetapi kenyataannya pendidikan Islam tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apabila dirasakan, memang terasa janggal, bahwa dalam suatu komunitas masyarakat muslim, pendidikan Islam tidak mendapat kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Apalagi perhatian pemerintah yang dicurahkan pada pendidikan Islam sangatlah kecil porsinya, padahal masyarakat
Akhir-akhir ini secara berangsur-angsur mulai terasa kemajuaannya. Ini terbukti dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam dan beberapa model pendidikan yang ditawarkan. Mulai dari MIN, MTSN dan MAN Model, munculnya UIN dan berbagai bentuk Pesantren yang menjanjikan. Tetapi tantangan yang dihadapi tetap sangat kompleks, sehingga menuntut adanya jihad dan ijtihad yang inovatip dalam mendongkrak pendidikan Islam. Hal ini tentu merupakan pekerjaan yang besar dan sulit. A. Mukti Ali, sebagaimana dikutip Arifin; memproyeksikan bahwa kelemahan-kelemahan pendidikan Islam dewasa ini disebabkan oleh factor-faktor seperti, kelemahan dalam penguasaan sistem dan metode, bahasa sebagai alat untuk memperkaya persepsi, dan ketajaman interpretasi (insight), dan kelemahan dalam hal pengelolaan kelembagaan (organisasi), ilmu dan teknologi. Maka dari itu, pendidikan Islam didesak untuk melakukan inovasi tidak hanya yang bersangkutan dengan kurikulum dan perangkat manajemen, tetapi juga strategi dan taktik operasionalnya. Strategi dan taktik itu, bahkan sampai menuntut perombakan model-model sampai dengan institusi-institusinya sehingga lebih efektif dan efisien, dalam arti paedagogis, sosiologis dan cultural dalam menunjukkan perannya.[7]
Dalam soal menejemen, kondisi saat ini, ketika bangsa memberlakukan otonomi daerah, kepemimpinan yang dijalankan dalam lembaga pendidikan Islam, harus menggunakan pola menejemen berbasis kekuatan masyarakat. Akan tetapi keinginan itu dihadang oleh berbagai ganjalan yang tidak terduga sebelumnya, kita cermati saja misalnya pernyataan Ahmad Tafsir[8] dalam penjelasannya tentang pandangan Tilaar[9] ada tiga hal yang paling menonjol dalam pengelolaan pendidikan kita saat ini. Pertama, sistem yang kakau, yakni sistem yang masih terperangkap dalam kekuasaan otoriter, maka hasilnyapun pengelolaan pendidikan kita sangat kaku sifatnya. Diantara tandanya adalah bahwa birokrasi pendidikan dalam segala lini masih sangat ketat, kendati setelah UU No. 20 tahun 2003 berlaku, tapi karena dalam era otonomi daerah sekarang dengan otonomi pendidikan tetap saja banyak masalah, khususnya leluasanya kekuasaan daerah dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang sangat minim, maka pendidikanpun sering dikelola berdasarkan selera dan intres dari kekusaan itu sendiri. Termasuk pendidikan Islam, dengan praktek seperti itu, kelihatannya daerah belum begitu mengerti missi reformasi dan demokrasi pendidikan, kendati dipahami tapi aplikasinya masih sangat jauh dari aturan sehingga pendidikan Islam di daerah tetap saja menjadi anak tiri yang diterlantarkan.
Kedua, Pendidikan masih saja dikelola dengan penuh bau KKN, yakni peraktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat kental. Otonomi kekuasaan kelihatannya dapat mempersubur peraktek ini. Hal ini disinyalir sebagai efek dari demokrasi yang terlalu terbuka, seperti adanya pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif secara langsung dan semi distrik, mengakibatkan para kandidat secara personal harus berhadadapan langsung dengan konstuen untuk mereka ajak, bujuk dan rayu agar memilih yang bersangkutan, justru untuk masyarakat daerah dan miskin membuka peluang dagang suara, akibatnya ketika sudah terpilih sebagai pengemban amanat rakyat justru yang terjadi adalah secara terselubung berpotensi untuk pengembalian modal dari jabatan yang dipangku itu. Lihat saja berita Republika[10] berikut; Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai, sistem suara terbanyak dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009, turut memicu perilaku korupsi para calon legislatif. Sistem suara terbanyak memaksa para caleg untuk bersaing dengan optimal termasuk dengan caleg yang berasal dari sesama partai. "Akibatnya persaingan lebih berat, baik dari segi tenaga maupun biaya. Ini turut memicu orang melakukan korupsi untuk menutupi biaya kampanyenya," Arbi melihat ada keterkaitan antara perbuatan korupsi yang dilakukan caleg incumbent (masih menjabat sebagai anggota DPR, red) dan penerapan sistem suara terbanyak dalam pemilu 2009. Kalau dulu para caleg incumbent yang biasanya mendapat nomor urut jadi, tidak perlu terlalu bekerja keras, kata Arbi, maka lain halnya dengan pemilu sekarang.
Ketiga, pendidikan belum berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, ini cukup jelas, karena sangat dirasakan bahwa masih banyak peraktek kebijakan yang cukup memberatkan masyarakat, baik ia dalam soal sistem dana pendidikan, sistem evaluasi pendidikan dan sebagainya mengakibatkan bahwa masyarakat merasa senantiasa dirampas atau ditodong. Apalagi situasi kehidupan ekonomi masyarakat yang senantiasa semakin berat dari akibat kepincangan dan ketidak adilan sistem perekonomian bangsa yang terus menjurus pada sistem kapitalis dan liberalis. Bukankah umpamanya dilingkungan PTAI sebagai lembaga pendidikan Islam sering kali terjadi demo mahasiswa akibat adanya penambahan pembayaran SPP atau uang Praktikum ?, tentu bila dicermati mereka ini demo bukan ditompangi akan tetapi murni karena beratnya situasi ekonomi khususnya mereka berasal dari latar belakang keadaan orang tua yang pas-pasan. Atau secara umum adanya demo penolakan tentang Undang-Undang Pendidikan yang menjurus pada otonomi dengan ujungnya kemandirian akan dana masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
Memang kemadirian masyarakat sungguh tidak perlu dipertanyakan bagi masyarakat Islam, lihat saja umpanyanya; Pertama, pendidikan Islam (pesantren, madrasah, sekolah yang bercirikan Islam, dan perguruan tinggi) lebih besar > 80 % dikelola oleh swasta. Dalam pengelolaannya lebih percaya dan hormat pada ulama, percaya bahwa guru mengajarkan sesuatu yang benar, panggilan agama, ibadah, ikhlas, murah, merakyat. Hal ini merupakan kekuatan (strengt) dalam pengelolaan pendidikan Islam. Seharusnya negara dngan adil mempertimbangkan dan menagkap ini untuk dioptimalkan dan dilegalisasi menjadi milik dan ciri bangsa secara permanen. Sehingga tidak muncul keadaan yang : Kedua, bahwa pendidikan Islam posisinya lemah, tidak profesional hampir disemua sektor dan komponennya, stress, terombang-ambing antara jati dirinya, apakah ikut model sekolah umum atau antara ikut Diknas dan Depag. Belum ada sistem yang mantap dalam pengembangan model pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Ketiga, bahwa kesempetan yang dibuka dalam UU No.20 Th. 2003 harus betul memberi kesempatan atau momentum pengembangan pendidikan Islam. Tercatat jelas bahwa Pendidikan Islam diakui sama dengan pendidikan yang lain, akan tetapi realisasinya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Keempat, ancaman Akibat perlakuan yang diskriminatif menyebabkan bahwa banyak lembaga pendidikan dibawah diknas yang lebih tangguh dan berkualitas, Ilmu dan teknologi yang berkembang sangat pesat, sehingga tidak dan berlum terkejar oleh pendidikan Islam, pendidikan Islam dihawatirkan kehilangan jati dirinya, pendidikan Islam selalu menjadi warga kelas dua.[11]
LANGKAH REORIENTASI PENDIDIKAN KE DEPAN
Sederetan masalah sudah dipaparkan di atas, maka dibutuhkan sekali langkah dan strategi yang harus dilakukan untuk dapat keluar dan eksis kedepannya. Maka hal yang paling pokok dan mendasar untuk dilakukan adalah menyangkut dengan menejerial yakni pola menejemen dan
Ada catatan pokok yang harus disadari sepenuhnya oleh semua pihak yang ikut punya tanggungjawab terhadap pendidikan Islam, bahwa kewajiban dasar dan sangat prinsip dari produk sebuah institusi pendidikan adalah mengembangkan kepribadian yakni keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah (fardhu ‘ain) serta bakat/potensi anak didik untuk adaptip dan responsip pada perkembangan masyarakat (fardhu kifayah). Dalam bahasa Ahmad Tafsir[12] bahwa karakteristik lulusan yang diharapkan adalah : pertama, manusia yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi, yakni manusia yang memiliki kesadaran tinggi dengan didasari rasa pengabdian dan tanggung jawab dalam kehidupannya, mempunyai visi jauh kedepan dan normatif idealis yang terjabarkan dalam misi strategis. Kedua, manusia yang inovatif, tidak puas dengan apa yang dihasilkannya dan tidak mau terjebak dalam sttus quo. Ketiga, manusia yang jujur baik pada orang lain terlebih-lebih pada didirinya sendiri, sebab saat ini zaman membutuhkan manusia seperti ini. Keempat, manusia yang tekun yang dapat fokus dalam tugas-tugas yang dihadapi. Kelima, manusia ulet, yakni manusia yang tidak mudah menyerah dan putus asa, tapi ia terus menggali dan menggali. Keenam, manusia yang unggul itu adalah manusia yang dapat mengendalikan diri. Saat ini situasi bangsa terjebak pada sebuah kondisi yang amat korup itu disebabkan bahwa sifat mampu mengendalikan diri, mampu menahan diri untuk tidak terjebak pada godaan hal-hal yang bersifat materialisme, hedonisme dan egoisme itu adalah sesuatu sifat yang amat sulit dilakukan oleh para pengelola pendidikan Isl;am itu, dan secara umum pengelola negara ini, sehingga mental korup itu telah merajalela dalam segala lini kehidupan.
Maka pendidikan Islam itu perlu secara tegas untuk menginternalisasi nilai-nilai yang digambarkan di atas, serta mengawal agar generasi sepereti ini muncul, tentu prinsip dasar yang harus direvitalisasi adalah jalur kurikulum yang bersifat fardhu ‘ain tadi, disamping pemantapan yang fardhu kifayah sebagai modal bagi mereka untuk lebih eksis dalam menjalankan hakekat kekhalifaan mereka.
Maka untuk menyongsong itu dibutuhkan sekali: Pertama, mengembangkan konsep pendidikan integralistik, yaitu pendidikan secara utuh yang berorientasi pada Ketuhanan, kemanusiaan dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan. Kedua, mengembangkan konsep pendidikan humanistik, yaitu pendidikan yang berorieintasi dan memandang manusia sebagai manusia (humanisasi) dengan menghargai hak-hak asasi manusia. Ketiga, mengembangkan konsep pendidikan pragmatis, yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya baik jasmani maupun rohani dan peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Keempat, mengembangkan konsep pendidikan yang berakar pada budaya yang akan dapat mewujudkan manusia yang mempunyai kepribadiaan, harga diri, percaya pada kemampuan sendiri, membangun budaya berdasarkan budaya sendiri dan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Secara umum, konsep pendidikan Islam yang ditawarkan adalah pendidikan yang berorientasi pada kompetensi nilai-nilai ilahiyah, knowledge, skill, ability, social-kultural dan harus berfungsi untuk memberikan kaitan secara operasional antara peserta didik dengan masyarakatnya, lingkungan sosial-kulturalnya, dan selalu menerima dan ikut serta melakukan perubahan.[13]
Dalam sekala kecil, target dan tujuan di atas secara perlahan sudah dimulai khususnya dengan kemunculan Universitas Islam Negeri (UIN), karena dengan UIN lah hal-hal yang menyangkut denga epistemoligi keilmuan yang menjadi salah satu problema besar dalam pendidikan Islam bisa diselesaikan, itupun ketika UIN mampu merekonstruksi wawasan Epistemologi Pendidikannya. Maka oleh kerena itulah masyarakt menaruh harapan banyak untuk lahirnya SDM berkualitas sbb :
- Pemikir yang mampu berpikir konperhensif-integralistik.
- Menguasai keterpaduan ilmu fardhu ‘ain dengan fardhu kifayah.
- Menghilangkan paham dikotomik agama dan umum (dunia).
- Mengangkat harga diri Sarjana dan pelajar-mahasiswa muslim.
- Menjawab harapan dan tantangan di masyarakat.
- Memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Mencermati target-target mulia dan luhur seperti dikemukakan, maka pola pengelolaan pendidikan Islam secara umum perlu mengikuti pikiran yang dikemukakan Ahamad Zayadi[14] bahwa kepemimpinan itu perlu didasari pada konsep : pertama, activition, kedua, verivikation-investigation dan ketiga, sucsetion. Konsep ini dapat dimaknai secara luas bahwa seorang pemimpin yang terkait dalam pengelolaan pendidikan Islam, mulai jajaran terkait di Departemen Agama dari pusat hingga daerah, seperti Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Departemen di Kabupaten/Kota sebaga sentra administrasi dan kekuasaan sampai pada para Rektor UIN dan IAIN serta Ketua STAIN, serta Kepala-kepla Madrasah dari MI, MTs dan MA haruslah betul-betul activition yaitu; mampu mengakomodasi seluruh aspirasi dan inspirasi jajaran internal dan kolegial unit kerjanya dengan jaminan suatu kerja sama team (team working) yang tangguh serta orang yang sangat bijak bekerjasama (net working) untuk menyerap serta menafsirkan berbagai komitmen masyarakat dan stakeholders dalam melakukan identifikasi, perencanaan, dan konsep kontruksi komunikasi yang dibangun lembaga baik ia secara internal juga eksternal guna mencari pikiran dalam pengembangan pengelolaan lembaga baik menyangkut dengan kurikulum, tenaga pengajar, sarana prasarana, pendanaan dan sebagainya. Artinya disamping keharusan menyiapkan team yang solid sebagai kelompok kerja lembaga juga harus bersinerjis dengan dunia luar melalui jaringan kerja yang dibangun dalam mengingkatkan kualitas lembaga.
Seperti dikedepankan di atas, bahwa di era otonomi daerah terasa sekali bahwa pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang terdapat di daerah secara umum masih mengikuti pola-pola lama bahwa pendidikan Islam belum proporsional mendapat pelayanan. Oleh karena itu bagi setiap pemimpin yang terkait dengan pengelolaan pendidikan Islam seperti dikemukakan di atas, perlu membangun sebuah strategi untuk melakukan pendekatan dan proses sosialisasi pemahaman bahwa pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengelola sumber daya bangsa, malah bukan sampai pada tingkat itu saja sesuai amanat Undang-Undang No.20 tahun 2003, bahwa yang paling dekat untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional yang begitu luhur dan mulia itu adalah lembaga pendidikan Islam, karena tujuan pendidikan nasional sungguh tidak berjarak dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Maka para pemimpin dalam mengelola lembaga tidak hanya duduk dibelakang meja kerja dan berkutat menyelesaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saja secara kaku, tapi harus menghubungkan diri bermitra dengan semua sektor kemsayarakatan baik ia jalur formal maupun non-formal. Katakan saja menjalin kerjasama dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dalam rangka ikut memperhatikan pengembangunan dan proses pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas dan penyiapan lingkungan dari lembaga pendidikan yang sedang dipimpin.
Perlu juga ditopang oleh perencanaan yang matang, visioner, realistis dan strategis. Hal ini diserap melalui verivikasi lewat pengamatan dan penelitian serta pertimbangan setelah mengadakan investigasi yang akurat terhadap kondisi objektip dan kekuatan yang dimiliki dalam rangka pengembangan sumber daya yang ada menuju keadaan yang lebih baik. Setelah itu dilakukan tentu pemimpin akan mendapat sebuah pilihan, maka keputusan itulah yang harus dilakukan bersama dengan koleha dan jajaran yang ikut bertanggung jawab dengan proses komunikasi yang sinergis untuk kemaslahatan bersama.
Benar memang, jika ditimbang dan diperdalam, secara teoritis konsep pengelolaan lembaga untuk bisa bangkit kembali sudah sangat banyak pilihan-pilihan, mulai dari teori kepemimpinan sampai teori pengelolaan organisasi, seperti teori SWOT, menejemen konplik dan sebagainya. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan pendidikan, bahwa dunia pendidikan adalah dunia yang mengelola sumber daya manusia, artinya seluruh aktifitas dan kinerja bertujuan untuk memberdayakan manusia, maka kunci sukses sangat tergantung kepada ketulusan hati sang pemimpin yakni kemampuan berkomunikasi dengan baik serta ikhlas berbuat karena Allah yakni didorong oleh keinginan agar nilai-nilai Rabbaniah berjalan dalam kehidupan. Artinya dalam mengelola pendidikan Islam nilai-nilai aksiologislah paling dikedepankan dibanding dengan nilai metodologisnya.
Patut menjadi pertimbangan upaya yang dilakukan di UIN Malang sebagai salah satu lembaga yang sangat spektakuler pertumbuhannya, yang pada awalnya adalah Fakultas Tarbiyah cabang IAIN Sunan Ampel Malang, menjadi STAIN Malang, dan melompat jadi UIIS dan terkhir menjadi UIN Malang dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 21 Juni 2004 ditanda-tangani Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 tentang Perubahan Status STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang.[15] Lompatan itu berlangsung hanya berkisar enam tahun, dan kini telah berdiri megah dan mengagumkan, bukan saja dikalangan Perguruan Tinggi Agama Islam, akan tetapi termasuk Universitas Negeri dan Swasta di bawah diknas, terbukti dari banyaknya kegiatan yang diminta kepada Rektor dan para dosennya menjadi nara sumber diberbagai even kegiatan pelatihan dan pencerhan kalangan sivitas akademika.
Belajar dari UIN Malang, tentu kunci kesuksesan adalah berada pada diri seorang Prof. Dr. H. Imam Suprayogo yang tampil bagaikan Imam Khomainy dan pelanjutnya Ahmaddinejat di Iran yang berjalan dengan kesederhanaan bermodal keyakinan dan istiqomah dalam sinaran cahaya Ilahi. Seperti penjelasan beliau sendiri bahwa UIN Malang dibangun adalah diatas fondasi :
1. Adanya Semangat Berubah dan Berprestasi yang muncul secara total warga.
Beliau menuturkan[16] bahwa : Sejak berubah menjadi sekolah tinggi, kampus ini seperti memiliki semangat dan jiwa baru sebagai modal untuk tumbuh dan berkembang. Semua warga kampus memiliki kesadaran bersama, bahwa kampus ini harus berubah, berkembang untuk meraih prestasi. Rasa memiliki bersama kampus secara mendadak tumbuh di kalangan dosen, karyawan maupun mahasiswa. Jika ada pertemuan, semua yang diundang hadir, sekalipun undangan itu pada malam hari. Saya sendiri sebagai ketua STAIN
2. Adanya jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan berkepentingan.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dijalin hubungan kerjasama baik dengan Departemen Agama, Pemerintah Daerah maupun dengan berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam negeri maupun luar negeri. Kerjasama ini sangat besar artinya untuk membangun rasa percaya diri, merasa bisa dan merasa sama dan setara dengan institusi lain yang lebih dahulu berkembang. Melalui komunikasi secara terbuka, STAIN
Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus memiliki kecakapan sosial, yakni kemampuan berkomunikasi dan memotivasi setiap orang yang ikut dalam gerbong kepemimpinan serta ketulusan dan keikhlasan bahwa semua pekerjaan dilakukan bermotiv ibadah kepada Allah SWT, sehingga terlihat bahwa secara internal disenangi karena kepiawiyan dalam berkomunikasi dan mengorganisir kinerja sehingga muncul team kerja kolektip yang tangguh secara internal dan kemampuan berkomunikasi dalam mengajak stakeholder untuk berkontribusi dan ikut bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi. Artinya seorang Pak Imam di UIN
A.Malik Fajar,[17]dalam salah satu pikiran yang dikemukakannya, bahwa dalam memimpin lembaga pendidikan Islam itu, pungkas beliau : “Oleh karena itu, kalau kita ingin menatap masa depan pendidikan Islam yang mampu memainkan peran strategis dan memperhitungkan untuk dijadikan pilihan, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh, seperti yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini. Pertama, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah operasionalnya. Kedua, pemberdayaan (empowering) kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. Ketiga, perbaikan, pembaruan dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemen. Keempat, peningkatan SDM yang diperlukan.”
Pikiran di atas memberi petunjuk bahwa dalam mengelola lembaga pendidikan Islam harus ditempuh empat langkah seperti di atas. Dalam bahasa yang lebih sederhana, seorang pimpinan harus terlebih dahulu merumuskan dan memahami secara seksama apa cita-cita dan tujuan lembaga itu didirikan, artinya harus dengan jelas memberi jawaban terhadap pertanyaan tentang apa/semacam apa yang akan diproduk dari lembaga itu. Dengan jelasnya jawaban terhadap pertanyaan ini, maka akan dapat terpenuhi hajat sosial yang lebih fungsional, artinya lembaga dan program yang dilakukan benar-benar menjadi kebutuhan hidup manusia, baik ia secara akademis, personal maupun profesional/fungsional. Karena bukan tidak jarang banyak sekali dari lembaga pendidikan Islam mengasuh berbagai kajian dan disiplin padahal produk kajian belum memenuhi hajat kehidupan seperti diungkapkan di atas. Sebagai salah satu contoh, lembaga pendidikan Madrasah Aliyah, dengan model program dan jurusan seperti SMA yakni IPA, IPS dan Humaniora, sesungguhnya tidaklah selamanya ini tepat, padahal secara umum disadari bahwa peserta didik yang masuk kelembaga Madrasah adalah generasi yang relatip dari keluarga kurang mampu, sementara jalur yang dikembangkan dalam belajar adalah jalur akademik, padahal bagi mereka sesungguhnya perlu diberi hal-hal yang bersifat keterampilan hidup dan sosial atau profesionalitas, sehingga banyak sekali lulusan Madrasah menjadi unskilled ketika sudah lulus dan tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Maka Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sudah selayaknya dirintis pembukaannya. Demikian juga di Perguruan Tinggi, banyak jurusan dan prodi yang terus dibuka sementara secara fungsional lulusan semacam itu sudah over produksi, seperti kajian yang bersifat sosial terkecuali dengan sangat meyakinkan bahwa lulusannya dengan nyata punya nilai plus. Oleh karena itu prodi sains dan teknologi dengan epistemologi Islami justru harus dikejar dan upaya link and meach tidak boleh ditinggalkan.
Hal lain yang harus dilakukan adalah pemberdayaan kelembagaan yakni mengorganisir lembaga dengan efektif dan efisien serta tata kelola yang kondusip dengan daya dukung kualitas sumber daya yang handal. Dalam konteks kepemimpinan, maka lembaga pendidikan bermutu itu punya karakter seperti ungkapan Arcaro S Jerome, bahwa terdapat
Mutu produk pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat. Pada kesempatan ini, lembaga pendidikan Islam harus mampu merubah paradigma baru pendidikan yang berorientasi pada mutu semua aktifitas yang berinteraksi didalamnya, seluruhnya mengarah pencapaian pada mutu. Oleh karena itu komitmen jama’i amat dipentingkan serta evaluasi kinerja dalam perbaikan berkelanjutan sepanjang waktu sebab setiap saat perubahan terjadi dan kekuranganpun makin disadari. Seperti dijelaskan Suryadi Poerwanegara[19] menyampaikan ada enam ungsur dasar yang mempengarui suatu produk : 1) Manusia 2) Metode 3) Mesin 4) Bahan 5) Ukuran 6) Evaluasi Berkelanjutan.
Pemimpin lembaga pendidikan Islam, merupakan motivator, event Organizer, bahkan penentu arah kebijakan lembaga yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Untuk mewujutkan hal tersebut maka seorang pimpinan perlu mengunakan konsep Manajemen Mutu Terpadu (MMT).
Manajemen adalah pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu, jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen Mutu Terpadu ( Total Quality Management) dalam kontek pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan, saat ini maupun masa yang akan datang[20]. Sedangkan Pidarat, menyampaikan bahwa TQM merupakan suatu sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi[21]. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, tenaga kerja, proses, dan lingkungan[22]
Pada hakekatnya tujuan institusi pendidikan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan kepuasan para pelanggan dan dalam TQM kepuasan pelanggan ditentukan oleh stakeholder lembaga pendidikan tersebut. Oleh karena hanya dengan memahmi proses dan kepuasan pelanggan maka organisasi dapat menyadari dan menghargai kualitas. Semua usaha / manajemen dalam TQM harus diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu kepuasan pelanggan, apa yang dilakukan manajemen tidak ada gunanya bila tidak melahirkan kepuasan pelanggan.
Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak kegagalan, ini disebabkan antara lain ; masalah manajemen pendidikan yang kurang tepat, penempatan tenaga tidak sesuai dengan bidang keahliaannya (termasuk didalamnya pengangkatan pimpinan tidak melalui uji kemampuan yang professional bahkan hanya mengutamakan dan ditentukan nuansa politis dari pada profesionalisme), penanganan masalah bukan pada ahlinya, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tujuan pendidikan belum dapat diwujudkan secara signifikan. Menurut Sidi[23] telah diupayakan tidak kurang 12 strategi pembangunan pendidikan nasional, antara lain 1). Menerapkan perencanaan berbasis kompetensi lokal. 2). meningkatkan pemerataan pendidikan. 3). menetapkan sistem manajemen mutu secara menyeluruh. 4). meriview kurikulum secara pereodik serta mengembangkan implementasi kurikulum secara kontinyu. 5). merancang proses penerapan pendekatan dan metode serta isi pendidikan yang memberi kesempatan luas kepada peserta didik dan warga belajar untuk mengembangkan potensi kemampuannya secara luas. 6). meningkatkan system manajemen sumber pendidikan yang lebih adil dan memadai serta mendayagunakan dan memobilisasi sumber dana secara efisien. 7). Menyusun rambu-rambu kebijakan pengembangan program pendidikan yang luwes. 8). Membuat peraturan perundangan yang mengatur perimbangan peran pemerintah dan non pemerintah dalam pendidikan secara komprehensif. 9). Mengurangi unit birokrasi yang dipandang kurang bermanfaat. 10). Mengupayakan secara konsisten dukungan dana yang memadai terutama untuk prioritas program pendidikan sebagai public goods. 11). menjaga konsistensi dan berkelanjutan internalisasi nilai-nilai pendidikan nasional diantara tiga pusat pendidikan ; yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat, dan 12). Mengkaji pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada life skill. Inilah salah satu yang harus dipertimbangkan seorang pimpinan dalam mengelola lembaga pendidikan.
PENUTUP
Permasalahan pendidikan Islam dalam lingkup pengelolaan manajemen adalah mencakup wilayah internal dan eksternal. Secara internal selalu dihadapi kendala perpecahan atau sulitnya persatuan yang utuh. Ini diakibatkan telah mendarah dagingnya perselisihan ditubuh umat Islam dengan menyeruaknya aliran dan pemahaman mazhab. Maka sampai saat ini keadaan itu masih terpelihara dengan utuh dan tidak memandang tingkat pendidikan, bahkan pada lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi sekalipun fenomena itu cukup dirasakan, apalagi untuk menentukan siapa menjadi pimpinan adalah melalui proses demokrasi ala kampus, maka percikan api perseteruan otomatis tidak terelakkan. Belum lagi lemahnya sumber daya manusia para pemegang otoritas kepemimpinan itu sendiri, menyebabkan sistem administrasi dan managemen sungguh sangat lemah. Padahal kesatuan dan kerapiaan penata usahaan amatlah menentukan lancarnya proses pemungsian lembaga.
Sedangkan secara ekternal, bahwa diakui lembaga pendidikan Islam di Indonesia khususnya adalah berada dibawah lingkungan Departemen Agama, maka otomatis tidak ikut dalam pola otonomi daerah, mengakibatkan lembaga Madrasah dan PTAI cendrung tidak menjadi bagian dari pembangunan pendidikan karena dianggap Madrasah dan PTAI adalah bagian Agama, dan tidak menjadi tanggung jawab Departemen yang membidangi Pendidikan Nasional. Oleh karena itu pemipin di lembaga pendidikan Islam sering tidak dilayani sebagai pemimpin dalam pendidikan, menyebabkan lembaga yang dipimpinpun tidak mendapat perhatian pemerintah daerah. Oleh karena itu dituntut; bagi setiap pemimpin dilembaga ini harus kerja keras untuk mensosialisasikan diri dengan membentukm jaringan kerja yang baik.
Artinya lembaga pendidikan Islam tampa didukung oleh seorang pemimpin yang memiliki team work yang solid dan net work yang luas pendidikan Islam sulit menjadi baik apalagi unggulan. Maka pemimpin perlu menyadari ini, dengan secara tulus serta semangat pengorbanan agar duahal ini dapat dikondisikan, bila tidak lembaga pendidikan Islam akan tetap saja seperti apa yang ada selama ini.
[1]Alvin Tofler, The Third Wave, London, Pan Books, 1981, buku terlaris saat itu dari karya seorang Futurolog dunia terkemuka, sebagaimana dikutip oleh R.M.Roy Suryo “Indonesia Menyongsong Era Globalisasi” dalam Harian Kedaulatan Rakyat, (koran Jakarta) terbitan 7 Juli 1992
[2]Dahriman, Ciput MSA M, dan Mahfudh Djunaidi, Berlaku Adi lterhadap Madrasah, From: http://www. suaramerdeka. com/harian/0211/12/kha1.htm, accses, Sabtu, 16 april 2009
[3]Abdul Aziz, Perlu Peraturan Pemerintah tentang Desentralisasi Madrasah, Kompas,
[4]Soeroyo, Berbagai Persoalan Pendidikan, Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, Volume I, Fak. Tarbiyah IAIN Suka,
[5]Ibid
[6]Muslih
[7]H.M.Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, (Jakarta, Bina Aksara,, 1991), h. 3
[8]Lihat Ahmat Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (
[9]H.A.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21, (Magelang, Tera Indonesia, 1999), h. 26-28
[10]By Republika Newsroom (Republika Online), Sistem Suara Terbanyak Picu Korupsi, Kamis, 05 Maret 2009 pukul 04:36:00
[11]Hujair A. H. Sanaky, Paradigma Pembangunan Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi antara Mitos dan Realitas, dalam Jurnal Ilmu ilmu Sosial Unisia, Universitas Islam Indonesia, ( Yogyakaarta, No.62/XXIX/IV/2006 2006), h. 87
[12]Ahmad Tafsir, Op-Cit, 202
[13]Lihat tulisan , Hujair A. Sanaky, dalam Jurnal Al-Tarbawi, Permasalahan dan PenataanPendidikan Islam Menuju Pendidikan yang Bermutu, UII, (Yogyakarta, NO. 1. VOL. I. 2008), h. 83
[14]Ahmad Zayadi, Aspek Sosiologis dan Kepemimpinan pada PTAI , (Al-Madrasah , Tabloid Republika, volume 4, September 2008), h. 16-17.
[15]Penjelasan ini dapat dibaca pada teks Pidato Rektor, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, dalam Dies Natalis IV UIN Malang, Sabtu, 21 Juni 2008, sumber, www.imamsuprayogo.com, diakses 28 Oktober 2009.
[16]Pidato, sumber, www.imamsuprayogo.com, diakses 28 Oktober 2009.
[17]Ahmad Barizi, M.A, (editor), Holistik Pemikiran Pendidikan (A. Malik Fadjar), (
[18]Lihat Wahjosumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi, (
[19]Suryadi Poerwanegara, Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu, (
[20]Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (Pitman Publishing,
[21]Pidarta, 2004, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2004), h. 4
[22]Nasution.M.N. ( 2004 ) Manajemen Mutu Terpadu, ( Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), h. 18
[23]Sidi, Strategi Pendidikan Nasional, Makalah, disampaikan pada simposium dan musyawarah Nasional 1 Alumni Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang tanggal 13-14 oktober 2001 di Malang.
